Ads 468x60px

Sunday, December 30, 2012

Apa Itu Petok D Dan Penjelasannya - Sertifikat Tanah

Apa Itu Petok D Dan Penjelasannya - Sertifikat Tanah - Petok D merupakan surat keterangan pemilikan tanah dari kepala desa dan camat setempat. Sebelum Undang-Undang Pokok Agraria berlaku pada 24 Desember 1960, petok D merupakan alat bukti pemilikan tanah di negeri kita ini. Ketika itu petok D sama nilainya dengan sertifikat tanah. Sedangkan petok D yang dibuat setelah tahun 1961 hanya merupakan alat bukti pembayaran pajak tanah ke kantor Ipeda. Jadi, bukan lagi berfungsi sebagai alat bukti pemilikan tanah. Tampaknya masyarakat belum sepenuhnya menyadari perubahan fungsi petok D tersebut.
Apa Itu Petok D Dan Penjelasannya - Sertifikat Tanah

Ketidaktahuan itu disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk memainkan petok D dalam jual beli tanah. Akibatnya, kasus tanah bermunculan ke permukaan. Pokok persoalannya: munculnya petok D kembar atau petok D palsu yang sulit dideteksi keabsahannya.

Kalau itu sertifikat palsu, lebih mudah dilacak, yakni dengan minta surat keterangan pendaftaran tanah atau mengecek nomor sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kasus tanah yang terjadi di Jawa Timur belakangan ini menunjukkan, baik pembeli maupun pemilik tanah masih kurang memahami fungsi petok D atau sertifikat dari aspek hak pemilikan tanah sesuai dengan UUPA yang berlaku saat ini.  Untuk menjamin kepastian hukum, UUPA memerintahkan agar diadakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Sayang, tujuan besar itu belum dapat direalisasi sepenuhnya.

Petok D adalah bahasa sehari-hari yang dikenal oleh masyarakat untuk menyebut yang dalam peraturan perundang-undangan disebut sebagai PETUK PAJAK BUMI. Istilah Petuk pajak Bumi terdapat di dalam penjelasan Pasal 24 Ayat (1) huruf k.

Petuk Pajak Bumi adalah surat yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menetapkan subyek hukum yang dikenai kewajiban untuk membayar pajak atas suatu tanah tertentu. Petuk pajak bumi yang dikeluarkan sebelum berlakunya PP No. 10 Tahun 1961 diakui sebagai bukti kepemilikan yang sah dan dapat beralih kepada ahli waris pemegang hak sampai dilakukannya pendaftaran.

Materi referensi:
PP N0. 24 Tahun 1997

Sumber : http://id.answers.yahoo.com/ , http://id.answers.yahoo.com/